Wapres Ma'ruf Amin
Nasional

Ini Pesan Ma’ruf Amin untuk Pengurus Baru MUI

REPORTASE, JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan pesan kepada kepengurusan yang baru dikukuhan dan taaruf Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP MUI) periode 2020-2025 melalui offline dan online di Jakarta Selatan, Kamis (24/12).

“MUI harus melayani umat dan memenuhi harapan aspirasi masyarakat, mengenai hal-hal penting yang menjadi tugas terbesar MUI kedepan,” kata Ma’ruf yang juga Ketua Umum Dewan Pertimbangan MUI.

Pengurus MUI yang baru dipimpin oleh KH Miftachul Akhyar sebagai Ketua Umum.

Ia berpesan agar pengurus MUI tetap memegang teguh yang menjadi visi misi MUI dan terus bekerjasama meski terdiri dari berbagai latar belakang ormas Islam yang berbeda.

“Walaupun kebenaran MUI terdiri dari berbagai ormas Islam yang berbeda latar belakangnya, namun pengurus MUI harus memiliki kekompakan dalam mengambil keputusan,” jelasnya.

Ia meyakini keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh MUI selalu bulat. Ini mencerminkan pengurus MUI harus selalu memiliki kesamaan cara pandang dan berpikir sesuai landasan berpikir MUI, tanpa adanya perbedaan pendapat.

“Sesuai dengan prinsip yang digunakan, perbedaan itu harus ditolerir tetapi dalam hal-hal yang sifatnya furuiyyah, namun sifatnya pokok dan strategis harus satu pandangan. Karena itu tidak boleh ada keegoisan kelompok, atau inhiraf tidak boleh ditoleransi atau bahkan diamputasi,” jelasnya.

Fungsi terbesar MUI menurutnya, adalah ‘Kalimatun Sawa’ yakni mampu menjadi titik temu dari beragam perbedaan di antara ormas dan kelembagaan Islam di Indonesia, lalu mempersatukannya dalam mozaik kebersamaan sehingga bisa menjadi sebuah kekuatan untuk mewujudkan tanggungjawab MUI dalam melakukan khidmah. Maka dari itu dalam perannya sebagai Shadiqul Ummah,

MUI harus melayani umat dan memenuhi harapan serta aspirasi masyarakat. Sedangkan perannya sebagai Shadiqul hukumah, MUI harus mampu bekerjasama dengan pemerintah sebagai mitra mendukung pembangunan nasional untuk mensejahterakan rakyat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

“Bermitra dengan pemerintah merupakan suatu keniscayaan, sebab kebanyakan yang dilakukan MUI adalah bagian dari pelaksanaan Undang-Undang seperti jaminan produk halal, ekonomi syariah,” tuturnya. []

What's your reaction?

Excited
0
Happy
0
In Love
0
Not Sure
0
Silly
0

You may also like

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *